Jakarta - Walikota Ambon, Richard Louhenapessy memaparkan kondisi Kota Ambon beberapa bulan terakhir ini, akibat bencana alam yang terjadi, kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Rabu (4/7).

Walikota memaparkan kondisi Ambon, dihadapan Sekretais Utama BNPB Fahcrul Hady serta sejumlah direktur. Sementara hadir saat pe­maparan itu, Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta anggota Komisi III, Ka­dis PU Kota, Broery Nanulaita; Ke­pala BPBD Kota, Broery Tjokro; Kadis Kebersihan dan Pertamanan, Morits Lantu; Asisten II Sekkot, Piet Saimima.

Dalam pemaparannya, Walikota mengatakan, intensitas hujan ter­jadi di Ambon sangat tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya longsor, banjir, maupun keretakan tanah di hampir seluruh kecamatan di Kota Ambon.

Kondisi tersebut terjadi sejak bulan Mei hingga Juni dan telah memakan 21 korban jiwa maupun harta benda ditambah lagi dengan pergeseran tanah di kawasan Batu Gajah yang mengakibatkan kereta­kan rumah warga.

“Bahkan akibat longsor dan kere­takan tanah, mengakibatkan 253 KK yang terdiri dari  99 jiwa telah meng­ungsi, pasca bencana alam yang ter­jadi di Kota Ambon,” jelas Walikota.

Dikatakan, dengan adanya peris­tiwa-peristiwa itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon telah melakukan sejumlah langkah penanganan, di­ mana berkoordinasi dengan TNI AD, Basarnas, Tagana, camat, lurah/ke­pala desa dan ketua-ketua RT untuk melibatkan anggota atau aparatur­nya bersama warga untuk mela­kukan penggalian/evakuasi serta pembersihan lokasi longsoran.

“Kita juga telah  memberikan bantuan makanan dan minuman siap saji kepada para pengungsi, serta memberi santunan kepada warga yang keluarganya meninggal dunia sebesar Rp.50 juta,” ungkapnya.

Menurut Walikota, untuk meng­an­tisipasi terjadinya bencana alam akibat curah hujan yang tinggi, maka pemkot telah mengeluarkan pernyataan tanggap darurat dan ini telah disampaikan lewat media cetak maupun elektronik kepada warga untuk tetap waspada.

Sementara untuk keretakan tanah di kawasan Batu Gajah, pihaknya telah menurunkan tim geologi dari LIPI dan ITB Bandung. “Saya berharap dengan adanya pemaparan tentang kondisi real yang terjadi di Kota Ambon tersebut, maka ada perhatian serius dari BNPB untuk dapat membantu pemkot agar dapat menanggulanginya,” harap Walikota

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Facrhul Hady, mengatakan, pihaknya dapat membantu pemkot, namun Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Penanggulangan Ben­cana Kota Ambon harus diper­cepat untuk disahkan.

“Sesuai aturan kalau perdanya belum disahkan kita tidak bisa berikan bantuan apa-apa,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, sekalipun pelaporan yang disampaikan ke pemerintah daerah ke BNPB semua­nya harus diverifikasi dengan mem­pertimbangkan untuk membe­rikan bantuan. Pelaporan saat bencana terjadi juga harus dilakukan peme­rintah daerah melalui BPBD kepada pihaknya satu kali dua empat jam, sebab kebanyakan terjadi ada ka­bupaten/kota yang datang melapor­kan kejadian bencana  yang sudah terjadi sejak enam bulan lalu. Sehi­ngga ketika pihaknya melakukan verifikasi ternyata kenyataan riil dilapangan berbeda, maka pem­berian bantuan juga dipertimbangkan.

“Tahun kemarin kita seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia menyampaikan laporan dan jumlah biaya 32 triliun, namun dana yang dimiliki BNPB hanya 1,6 trilyun ban­tuan yang diberikan bagi daerah-dae­rah yang menjadi prioritas. Ada juga kabupaten/kota yang belum menye­lesaikan pelaporan administrasi, sehi­ngga tidak bisa memberikan bantuan karena BNPB juga harus membuat pertanggungjawaban pemakaian ang­garan,” ujarnya. (S-34)