Daerah ›› Walikota Terbukti Berbohong Sekda: Tak Ada Gugatan ke MK

Walikota Terbukti Berbohong


Ambon - Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, membohongi publik. Tak ada gugatan asosiasi sekda seluruh Indonesia dan KORPRI ke Mahkamah Konstitusi terhadap SKB Mendagri, MenPAN-RB dan Kepala BKN.

Alasan walikota untuk tidak memproses peme­catan PNS terlibat korupsi yang putusan pengadilan telah inkrah, karena SKB Mendagri Tjahjo Ku­molo, Men­PAN-RB Syaf­ruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibi­sana sementara digugat oleh asosiasi sekda se-Indonesia dan KORPRI ha­nya mengada-ngada.

Berdasarkan penelusu­ran Siwalima di website MK, pasca SKB diterbit­kan pada 13 September 2018, hanya tercatat dua gugatan. Pertama, perkara yang teregistrasi dengan Nomor 87/PUU-XVI/2018, diajukan oleh Hendrik.

Kedua, perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018 diajukan oleh lima pemohon, yaitu Fatah Yasin, Panca Setiadi, Nawawi, Nurlaila, dan Djo­ko Budiono. Keenam pe­mohon tersebut merupa­kan PNS dari Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepu­lauan Riau.

Dalam situs website MK sama sekali tidak terdaftar gugatan atas nama aso­siasi sekda seluruh Indonesia dan KORPRI.

Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir yang dikonfirmasi juga menegaskan, tidak ada gugatan terhadap SKB Mendagri, Men­PAN-RB dan Kepala BKN.

“Tidak ada itu, tidak ada yang menggugat ke MK soal SKB, jadi proses harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” tandas Thahir, kepada Siwalima, di Kantor Guber­nur Maluku, Senin (11/2).

Thahir mengatakan, SKB tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerin­tah daerah. Itu perintah yang harus dipatuhi. “Kita tidak menggugat, tetapi harus melaksanakan SKB,” tegasnya.

Kepala Sekretariat KORPRI Ma­luku, Popy Bachmid yang ditanya­kan soal gugatan KORPRI ke MK, juga menegaskan hal yang sama.

“Setahu saya tidak ada, dan saya baru dengar kalau KORPRI mela­kukan gugatan ke MK terkait SKB, tidak ada itu,” tandasnya.

Bachmid mengatakan, berdasar­kan SKB pemerintah daerah diins­truksikan untuk memecat PNS yang terlibat korupsi. “Saya tahu itu SKB harus jalan, namun gugatan ke MK tidak ada,” ujarnya.

Taat Hukum

Akademisi FISIP Unpatti, Victor Ruhunlela meminta Walikota Ambon, Richard Louhenapessy tak taat hukum.

“SKB itu wajib untuk ditindak­lanjuti oleh seluruh kepala daerah dan kalau walikota Ambon tidak melaksanakannya maka walikota dinilai tak taat hukum dan tidak taat aturan,” tandas, Victor Ruhunlela, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Senin (11/2).

Ruhunlela mempertanyakan ala­san sehingga walikota berat hati untuk memecat PNS korup. Padahal saat ini pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo terus menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Kalau walikota berat hati untuk pecat ASN korup maka patut diper­tanyakan, mungkin saja karena ada ASN-ASN korup itu yang selama ini loyal terhadap walikota atau juga ka­rena berjasa saat pilkada,” ujarnya.

Ruhunlela meminta walikota legowo menjalankan SKB tersebut. Jangan bersikap membangkang.

“Walikota harus legowo terhadap SKB itu, jangan jadi seorang kepala daerah yang pembangkan dan tidak taat aturan. Hukum harus ditegakan agar ada efek jera bagi ASN lainnya agar tidak seenaknya menyalah­gu­nakan jabatan dan kewenangannya untukmelakukan penyelewengan ter­hadap keuangan negara,” tegasnya.

PNS Pemkot Korup

Untuk diketahui, sejumlah PNS Pemkot Ambon terlibat kasus ko­rupsi yang putusan pengadilannya sudah inkrah, diantaranya  Jacky Talahatu. Ia divonis satu tahun penjara dalam kasus proyek taman Kota tahun 2012.

Selain Jacky, mantan Kepala Dinas Kerbersihan Moritz Lantu juga divonis 1 tahun penjara. Ketua tim auditor proyek taman kota untuk lokasi Desa Laha Audi B.F Tuahatu juga divonis satu tahun penjara dalam kasus ini.

Kemudian Haidee AR Nikijuluw yang menjabat Kasi Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebu­da­yaan Kota Ambon. Ia terjerat kasus proyek pengadaan mobil penyuluh di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon di tahun 2014, dan dijatuhi hukuman 1,6 tahun penjara.

Mantan Sekretaris KPU Diel Russel divonis 1,8 penjara kasus korupsi dana hibah pilkada Kota Ambon tahun 2011. Dalam kasus yang sama juga melibatkan bendara KPU yakni Selviana Mayaut dam Fransisca Latuihamallo yang divo­nis sama 1,6 tahun penjara.

PNS lainnya yakni, Henny Deetje Nanlohy, Maria Yoseph dan New Yearlin Matahelemual dalam kasus korupsi uang PPH dan PPN di Ba­gian Keuangan Pemkot. Henny di­vonis 1,6 tahun penjara, sedangkan Maria Yoseph dan New Yearlin Matahelemual dihukum satu tahun penjara.

RL Ngotot

Seperti diberitakan, sikap Wali­kota Ambon, Richard Louhenapessy tak berubah. Ia tetap ngotot untuk mempertahankan PNS terlibat kasus korupsi yang putusan pengadi­lannya sudah inkrah.

Louhenapessy tak peduli dengan SKB Mendagri Tjahjo Kumolo, Men­PAN-RB Syafruddin dan Ke­pala BKN Bima Haria Wibisana. Ia beralasan, SKB itu masih digugat oleh asosiasi sekda se-Indonesia dan KORPRI ke Mahkamah Kon­tistusi, sehingga bisa saja dinyata­kan cacat hukum.

“Bisa saja kami ambil keputusan, tapi yang kami pikirkan ini nasib orang, bagimana kalau SK itu cacat, lalu nasib mereka yang sudah dipe­cat bagimana itu yang menjadi per­timbangan saya,” tandasnya, kepa­da wartawan, di Ambon, Kamis (7/2).

Louhenapessy mengatakan,  ia tidak akan memproses pemecatan PNS korup, sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan asosiasi sekda dan KORPRI.

“Intinya kita sudah siapkan semua berkas administrasi, dan kita masih menunggu hasil gugatan yang disampaikan asosiasi sekda se-Indonesia dan KORPRI,” ujarnya.

Pernyataan yang sama bukan baru pertama kali ditegaskan oleh RL, sapaan akrabnya. Ia belum mau memecat PNS korup sesuai instruksi SKB Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN.

“Lagi berproses, kita lagi menu­nggu proses hukum yang dilaksa­nakan di MK. Semua sudah siap secara administrasi, cuma katakan begini kalau kita ambil keputusan, lalu keputusan MK berubah gi­mana,” katanya, saat dikonfirmasi war­tawan, usai kegiatan Harmoni Kota Ambon Untuk Indonesia di Sport hall, Karang Panjang, Kamis (10/1) lalu.

RL mengaku, sudah mengantongi 13 nama PNS korup. Namun peme­catan mereka belum bisa diproses. “Saya sudah siap untuk itu semua. Kurang lebih ada 13 ASN yang sudah dikantongi,” ujarnya.

Ditanya nama-nama PNS itu, walikota enggan menjawabnya.

Jadi Beban

Keberadaan Jacky Talahatu dan Moritz Lantu menjadi beban bagi Wa­likota Ambon, Richard Louhena­pessy. Olehnya, ia nekat melawan instruksi surat keputusan bersama Mendagri, MenPAN-RB dan Kepala BKN.

Jacky Talahatu dan Moritz Lantu masuk dalam daftar PNS korup yang harus dipecat sesuai perintah SKB Mendagri Tjahjo Kumolo, Men­PAN-RB Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Kepu­tusan berat yang harus diambil oleh walikota. Sebab, keduanya merupa­kan loyalis walikota.

Jacky bahkan diperlakukan isti­mewa. Usai menjalani hukuman satu tahun penjara dalam kasus korupsi proyek taman kota tahun 2012, Jacky langsung dikirim untuk study lanjut. Setelah itu, diberi jabatan sebagai kepala keuangan.

Sudah menjadi rahasia umum mengapa Jacky diperlakukan begitu istimewa. Sebab, ia tahu siapa sebe­narnya otak dibalik bermasalahnya proyek taman kota, yang mem­buatnya meringkuk di penjara.

Kemudian Moritz Lantu. Ia adalah salah satu pejabat Pemkot Ambon yang terang-terangan bekerja keras untuk memenangkan walikota dalam pilkada Kota Ambon 2017 lalu.

Alasan walikota bahwa ia belum bisa memproses pemecatan PNS ter­libat korupsi yang putusan pengadi­lannya sudah inkrah, karena SKB Mendagri, MenPAN-RB dan Kepala BKN sementara digugat oleh aso­siasi sekda seluruh Indonesia dan KOR­PRI,  hanyalah “tameng” untuk mem­bungkus kebimbangan wali­kota.

“Kebimbangan walikota sangat terlihat, karena ia tidak bisa meng­ambil keputusan untuk memecat  orang-orang yang selama ini ber­juang deminya. Contoh saja Jacky Talahatu dan Morits Lantu. Wali­kota tak berani mengambil kepu­tusan,  jika ambil keputusan peme­catan bagi mereka otomatis akan membuka semua yang mereka keta­hui tentang walikota,” tandas Aka­demisi FISIP Unpatti, Wahab Tua­naya, kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (9/2).

Menurut Tuanaya, walikota harus menjalankan SKB tersebut. Sebab, mempertahankan ASN korup juga dapat mengganggu sistem pemerin­tahan, dan membuktikan bahwa walikota tak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Walikota harus menjalankannya, karena ada sanksinya. Walaupun mereka orang-orang pak wali, tapi aturan harus dijalankan,” ujarnya.

Perintah Pecat

Sikap walikota berbeda dengan Pemprov Maluku, yang memastikan akan menindaklanjuti SKB itu.

Kepala BKD Provinsi Maluku, Donald Saimima mengatakan, pe­rintah untuk memecat PNS korup juga sudah ditegaskan lagi dalam rapat dengan Kementerian Pendaya­gunaan  Aparatur Sipil Negara dan Re­formasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepega­waian Nasional pada tanggal 27 Desember 2018, di Jakarta.

“Hasil rapat bersama dengan Ke­menpan RB, Kemendagri dan BKN sudah diinstruksikan kepada peme­rintah daerah segera melaksa­nakan SKB,” jelas Saimima, kepa­da Si­walima, Jumat (4/1). (S-16/S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon