Visi ›› Walikota Tersandera

Walikota Tersandera


Surat keputusan bersama (SKB) Mendagri Tjahjo Kumolo, MenPAN-RB Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana diterbitkan September 2018 lalu. Namun hingga kini belum ada satupun PNS terlibat korupsi yang putusannya sudah inkrah, yang dipecat sesuai instruksi SKB tersebut. Banyak alasan dan pertimbangan, sehingga SKB itu belum dijalankan kepala daerah.

Perintah untuk memecat PNS korup kembali ditegaskan saat rapat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Kepegawaian Nasional pada tanggal 27 Desember 2018, di Jakarta.

Pemprov Maluku memastikan segera melaksanakan SKB itu. Badan Kepegawaian Daerah Setda Maluku sudah meminta salinan putusan inkrah dari 10 PNS yang akan diproses pemecatan dari Pengadilan Negeri Ambon. Ada beberapa kabupaten dan kota yang juga sudah meminta putusan inkrah PNS korup dari pengadilan.

Namun Walikota Ambon, Richard Louhenapessy bersikap berbeda. Ia tetap ngotot untuk mempertahankan PNS korup. Walikota beralasan, SKB itu masih digugat oleh asosiasi sekda se-Indonesia dan KORPRI ke Mahkamah Kontistusi, sehingga bisa saja dinyatakan cacat hukum.

Sejumlah PNS Pemkot Ambon terlibat kasus korupsi yang putusan pengadilannya sudah inkrah, diantaranya Jacky Talahatu. Ia divonis satu tahun penjara dalam kasus proyek taman Kota tahun 2012.

Selain Jacky, mantan Kepala Dinas Kerbersihan Moritz Lantu juga divonis 1 tahun penjara. Ketua tim auditor proyek taman kota untuk lokasi Desa Laha Audi B.F Tuahatu juga divonis satu tahun penjara dalam kasus ini.

Kemudian Haidee AR Nikijuluw yang menjabat Kasi Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon. Ia terjerat kasus proyek pengadaan mobil penyuluh di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon di tahun 2014, dan dijatuhi hukuman 1,6 tahun penjara.

Mantan Sekretaris KPU Diel Russel divonis 1,8 penjara kasus korupsi dana hibah pilkada Kota Ambon tahun 2011. Dalam kasus yang sama juga melibatkan bendara KPU yakni Selviana Mayaut dam Fransisca Latuihamallo yang divonis sama 1,6 tahun penjara.

PNS lainnya yakni, Henny Deetje Nanlohy, Maria Yoseph dan New Yearlin Matahelemual dalam kasus korupsi uang PPH dan PPN di Bagian Keuangan Pemkot. Henny divonis 1,6 tahun penjara, sedangkan Maria Yoseph dan New Yearlin Matahelemual dihukum satu tahun penjara.

Keberadaan Jacky Talahatu dan Moritz Lantu menjadi beban bagi walikota, sehingga ia nekat melawan SKB Mendagri, MenPAN-RB dan Kepala BKN. Jacky bahkan diperlakukan istimewa. Usai menjalani hukuman satu tahun penjara dalam kasus korupsi proyek taman kota tahun 2012, Jacky langsung dikirim untuk study lanjut. Setelah itu, diberi jabatan sebagai kepala keuangan.

Sudah menjadi rahasia umum mengapa Jacky diperlakukan begitu istimewa. Sebab, ia tahu siapa sebenarnya otak dibalik bermasalahnya proyek taman kota, yang membuatnya meringkuk di penjara.

Kemudian Moritz Lantu. Ia adalah salah satu pejabat Pemkot Ambon yang terang-terangan bekerja keras untuk memenangkan walikota dalam pilkada Kota Ambon 2017 lalu.

Alasan walikota bahwa ia belum bisa memproses pemecatan PNS terlibat korupsi yang putusan pengadilannya sudah inkrah, karena SKB Mendagri, MenPAN-RB dan Kepala BKN sementara digugat oleh asosiasi sekda seluruh Indonesia dan KORPRI,  hanyalah “tameng” untuk membungkus kebimbangan walikota.

Walikota benar-benar tersandera dengan kelompok loyalis PNS korup. Ibarat makan buah simalakama. Nah, keputusan berada di tangan walikota. Pilih yang mana?. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon