Hukum ›› Walikota Tual Bakal Dipanggil Lagi Korupsi CBP, Hasil Pemeriksaan Saksi Perkuat Bukti

Walikota Tual Bakal Dipanggil Lagi


Ambon - Pemeriksaan terhadap Walikota Tual, Adam Rahayaan belum selesai. Ia bakal dipanggil lagi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku terkait dugaan korupsi distribusi cadangan beras pemerintah.

Adam Rahayaan dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Ia memanfaatkan hak dis­kresi sebagai kepala dae­rah untuk mengeluarkan dan mendistribusikan ca­dangan beras peme­rintah (CBP) tahun 2016-2017 hampir 200 ton, de­ngan alasan tanggap da­rurat karena nelayan gagal panen akibat cuaca buruk.

Namun kebijakan Raha­yaan tak sesuai fakta di la­pangan. Dalam penyeli­dikan dan penyidikan, penyidik  Ditreskrimsus menemukan bukti bahwa kondisi Kota Tual saat itu normal. Hal itu juga diper­kuat dengan keterangan dari hampir 100 saksi.

“Untuk Walikota Tual bakal diperiksa lagi. Itu pasti. Kan beliau baru satu kali diperiksa,” kata sumber di Polda Maluku, kepada Siwalima, Kamis (13/6).

Sumber itu mengatakan, pemerik­saan lanjutan termasuk Adam Ra­hayaan akan dilakukan setelah penyidik menerima hasil audit kerugian negara dari BPK Perwakilan Maluku.

“Sudah ada dugaan perbuatan melawan hukum yang merugian negara, namun penghitungan nilai valid dilakukan oleh BPK. Kalau hasil audit sudah diterima, kita periksa lagi,” ujarnya.

Sumber itu juga mengatakan, Rahayaan paling bertanggung jawab dalam kasus ini, karena ia yang mengeluarkan kebijakan untuk mendistribusikan CBP. “Walikota pastilah, kan kewenangan ada di beliau,” ujarnya lagi.

Sementara Wakil Direktur Reskrimsus Polda Maluku, AKBP Harold Huwae yang dikonfimasi, juga mengungkapkan, pemeriksaan akan dilakukan setelah audit kerugian negara selesai.

“Belum, nanti dipanggil lagi untuk diperiksa. Sudah minta audit. Tunggu dulu hasil auditnya,” ujar­nya singkat.

Sebelumnya Huwae mengakui, dokumen kasus dugaan korupsi CBP Kota Tual sudah diserahkan ke BPK Perwakilan Maluku untuk audit kerugian negara.

Pemeriksaan akan dilanjutkan setelah BPK selesai melakukan audit kasus, yang diduga melibatkan Wali­kota Tual, Adam Rahayaan itu.

“Pemeriksaan belum, tunggu hasil audit BPK. Sementara dalam proses audit,” kata Huwae singkat, saat dikonfirmasi Siwalima, melalui telepon selulernya, Rabu (12/6). 

Walikota Dicecar

Walikota Tual, Adam Rahayaan  sebelumnya dicecar 23 pertanyaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, pada Senin (13/5), dalam kasus dugaan korupsi distribusi CBP tahun 2016-2017.

Ini untuk pertama kalinya, Adam Rahayaan diperiksa oleh penyidik Ditreskrimsus terkait kebijakannya mengeluarkan CBP yang diduga melanggar aturan. Tak hanya itu, sekitar 200 ton CBP yang didistribusi juga tidak tepat sasaran. Bahkan banyak warga yang tidak menerima.

Rahayaan diperiksa pukul 09.30 hingga 11.30 WIT  di ruang subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua.

Perkuat Bukti

Penyidik Ditreskrimsus juga telah menggarap kurang lebih 100 saksi. Keterangan mereka memperkuat dugaan keterlibatan Adam Ra­hayaan.

Mereka yang diperiksa diantara­nya ASN Pemerintah Kota Tual, aparat pemerintah desa dan masya­rakat penerima CBP. Pemeriksaan para saksi dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri maupun Ditreskrim­sus Polda Maluku.

Hasil pemeriksaan puluhan saksi di tahap penyidikan dan juga doku­men-dokumen yang disita meng­ungkap peran kuat Adam Rahayaan dalam distribusi CBP.

Rahayaan diduga menyalahguna­kan kewenangan. Ia menerbitkan ‘surat sakti’ untuk mengeluarkan CBP dengan alasan kondisi tanggap darurat.

CBP dikeluarkan oleh Bulog Sub Divre Wilayah II Tual di Langgur pada tahun 2016 sebanyak 99,690 kg atau 99 ton lebih. Dan tahun 2017 99.876 kg atau 99 ton lebih untuk didistri­busikan ke sejumlah keca­matan.

Untuk meyakinkan Bulog Sub Divre Wilayah II Tual, Rahayaan mengeluarkan surat pernyataan status tanggap darurat Nomor 366/449 tanggal 8 Juni 2016.

Dalam surat itu ditegaskan, deng­an kondisi cuaca buruk/kemarau panjang yang terjadi dari bulan Januari sampai dengan Mei 2016, sehingga sebagian besar nelayan dan petani di Kota Tual mengalami gagal panen. Hal ini mengakibatkan, ketidak cukupan kebutuhan makan sehari-hari. Karena itu, Pemkot Tual menyatakan, di Kota Tual dalam status tanggap darurat yang berlang­sung paling lama 14 hari terhitung sejak dikeluarkan pernyataan ini.

Padahal faktanya, di Kota Tual tidak ada kondisi darurat dan gagal panen sebagaimana yang disebut­kan oleh Rahayaan. Hal yang sama ia juga lakukan pada tahun 2017.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Roem Ohoirat menga­takan, diduga telah terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam permintaan dan pendistribusian CBP Kota Tual tahun 2016 dan 2017.

“Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 55 dan 56 KUHP,” kata Ohoirat, kepada Siwalima, Rabu (10/4).

Tak Gentar

Walikota Tual, Adam Rahayaan tak gentar dengan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran CBP tahun 2016-2017 yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku.

Rahayaan mengaku, mengguna­kan hak diskresinya selaku kepala daerah yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2014, melihat kondisi Kota Tual saat itu dilanda bencana sosial.

“Bencana sosial itu berbicara terkait gagal panen, kelaparan, kemarau panjang, maupun kondisi lautan yang tidak memungkinkan untuk nelayan bekerja, hal ini yang dialami kota Tual saat itu, dan kebijakan yang saya keluarkan itu menjawab rintihan masyarakat. Saya juga menggunakan diskresi saya sebagai kepala daerah, sepanjang diskresi itu tidak merugikan dan mengganggu kepentingan umum atau memperkaya diri saya,” tan­dasnya, saat dihubungi Siwalima, melalui telepon selulernya, Senin (15/4).

Rahayaan juga membantah, ke­bijakan penyaluran CBP ada kaitan dengan kepentingan politiknya menjelang pilkada. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon